Benny Rhamdani Audiens Dengan Warga Dumoga Utara Soal Ganti Rugi Lahan

60

 

BMR.NEWS,KOTAMOBAGU– Ketua Komite I DPD RI dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Benny Ramdhani (BRANI), melakukan audiensi dengan masyarakat penuntut ganti rugi lahan di tanah lokasi eks UPT, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Jumat (08/2/2019).

Dalam pertemuan, warga Mopuya, Mopugad, dan Tumokang, meminta kepada Benny Ramdhani untuk dapat menjembatani keluhan ahli waris lahan kepada bapak Presiden Joko Widodo.

Benny Rhamdani yang juga Calon Anggota DPR RI dari partai Hanura ini menegaskan, pihaknya mendukung transmigrasi sebagai program pemerintah pusat yang telah membawa berkah bagi transmigran namun masih menyimpan potensi konflik vertikal pemerintah dengan masyarakat. Menurut Benny, pihaknya sudah mengawal kasus ini sejak tahun 2000. Melalui Dirjen di Kemendes.

“Pak Menteri Desa juga sudah menjanjikan kepada saya untuk diselesaikan pembayarannya di APBN 2019,” kata Benny.

Ada 1.113 pemilik lahan lanjut Benny, yang telah dijadikan lahan transmigrasi oleh pemerintah pusat, sudah menang dalam proses peradilan sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

“Dimana dalam putusannya Pemerintah RI diwajibkan membayar ganti rugi atas tanah seluas 1.495,5 hektar dengan total Rp 52.167.500.000. Sederhana ya, rakyat sudah dimenangkan melalui proses perjuangan hukum baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Negara ini hukum yang harus menjadi panglima. Ini bukan negara kekuasaan tapi negara hukum,” ujarnya.

Menurut Benny, dari catatan Komite I DPD RI, berdasarkan sejarah, tanah tersebut adalah tanah yang ditumpas dan digarap oleh warga pada tahun 1956–1965. Ketika terjadi peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1965, warga meninggalkan lokasi. Kemudian pada tahun 1971–1975 lokasi tersebut diambil alih oleh pemerintah dan diserahkan kepada transmigran dari Pulau Jawa dan Pulau Bali, melalui SK Gubernur Sulut, pada 24 Oktober 1972.

“Terkait perjuangan ganti rugi tanah, saya mengimbau semua pemerintah, Kabupaten Bolmong, Provinsi Sulut, juga pusat harus menyadari persis yang mereka hadapi adalah rakyatnya sendiri,” ungkapnya.

Benny menambahkan, apalagi usaha mereka atas hak mereka sudah puluhan tahun.

“Bahkan ada dari kalangan penuntut sudah meninggal dunia. Mereka sudah menghabiskan tenaga bahkan materi yang tidak banyak hanya untuk mendapatkan keadilan hukum ini. Diera Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nua Wea, sekelompok masyarakat yang lain di Bolmong pernah melakukan gugatan serupa diwilayah yang lain,” jelasnya

Tanpa melalui proses peradilan, masyarakat ketika itu menang dan pemerintah kemudian membayar ganti rugi. Pembayaran ganti rugi ketika itu sharing antara Pemerintah Pusat 70 persen, Pemerintah Provinsi Sulut 10 persen dan Pemerintah Kabupaten Bolmong 20 persen. (Gry)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.